PKBM PERLU KOMPUTER UNTUK UNBK TAHUN 2018

Kotim merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luasan wilayah yang cukup besar dengan jumlah penduduk dan pola penyeberaannya tidak merata. Dengan kondisi yang demikian menimbulkan berbagai masalah khususnya  untuk proses pengelolaan pendidikan ujung -ujungnya peserta dididik yang khususnya yang berada di daerah pelosok bernasib kurang mujur sebab untuk bisa bersekolah dengan teratur, ketersediaan serana peninjang dan infrastruktur tenaga pendidik yang tidak memadai .

Meski bukan sekolah formal, semangat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mentaya Estetika Sampit  untuk mengikuti perkembangan teknologi cukup tinggi. Terbukti, para peserta didik dari PKBM Mentaya Estetika Sampit di Kabupaten Kotim semangat akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2018 ini.

Namun demikian, semangat mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi ini perlu mendapat respons dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya untuk penyediaan fasilitas Wifi dan Komputer. Sebab, disdik belum bisa memberikan bantuan berupa perangkat komputer untuk mendukung proses pembelajaran dan menyiapkan UNBK tahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang di tahun 2017  yang lalu, ada 10 PKBM di Kota Malang yang mengikuti UNBK. Dari program paket B (setara SMP), terdapat 362 siswa dan untuk paket C (setara SMA), ada 626 siswa. Namun, pelaksanaan UNBK PKBM digelar dengan menumpang di sembilan sekolah, ada yang di SMK, ada pula yang di SMP. Mereka melaksanakan UNBK  selama empat hari

Selain itu, ada yang masih melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Total ada 58 peserta paket B yang mengikuti UNKP, yakni dari Pondok Pesantren Ulum As-Syar’iyah sejumlah 38 peserta dan Pondok Pesantren Darutta’lim Wadda’wah sejumlah 20 peserta.

Presiden Direktur PKBM Ki Hadjar Dewantara Nurrokhman W. berharap, jika UNBK paket C tahun 2017 ini berjalan lancar, pemerintah hendaknya memberikan fasilitas yang memadai, seperti bantuan komputer. Sebab, sistem UNBK tidak menggunakan cara manual (tulis tangan), semestinya PKBM dibantu fasilitas seperti komputer, server (sistem komputer), dan jaringan internet yang menunjang. 

Sejalan dengan pemberitaan pengelola PKBM yang ada di luar pulau Kalimantan khususnya PKBM yang berada didaerah Kota Malang yang juga merasakan hal serupa dengan PKBM yang ada di Kotim, maka ketersedian fasilitas penunjang merupakan permasalahan yang cukup serius dan mesti harus tersedia dalam pelaksanaan UNBK. Bagi penyelenggaraProgram  paket C pada tahun 2018 khususnya, bagi PKBM yang memiliki gedung sendiri harus melaksanakan UNBK hanya saja tidak semua PKBM memiliki pasilitas penunjang dan sarana berupa  gedung pembelajaran.

Pengelola PKBM Mentaya Estetika Sampit,  menyatakan, "untuk mengikuti UNBK tahun 2018 memerlukan fasilitas penunjang dan jaringan internet/ Wifi yang memadai  selain itu perlu waktu khusus untuk melakukan sebuah sosialisai dan pelatihan (try out) baik bagi pembina/tutor maupun peserta ujian nantinya", maklum saja untuk peserta yang belajar di PKBM  Mentaya Estetika Sampit tidak semuanya bisa mengoperasikan Komputer".

Harapan dari pengelola PKBM Mentaya Estetika Sampit saat ini adalah bagaimana Kadisdik Kabupaten Kotim memberikan solusi untuk pelaksanaan UNBK bagi peserta paket C yang hampir keseluruhan pesertanya masih banyak yang belum bisa menggunakan komputer dan apa yang harus dilakukan agar kegiatan UNBK bisa terlaksana dengan sistem komputerisasi.

Setidak-tidaknya ada surat rujukan atau penunjukan kerja sama dari Kadisdik Kotim kepada sekolah-sekolah formal yang mempunyai fasilitas komputer dan jaringan internet kepada PKBM yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Mudah-mudahan dengan adanya kejelasan kondisi dan kekurangan yang masih banyak dari PKBM yang ada di Kabupaten Kotim ini pemerintah pusat melalui perwakilannya Kadisdik Kotim bisa memberikan kebijakan  kalau tahun 2018 khususnya peserta ujian nasional paaket C bisa dipertimbangkan lagi dengan sistem koputerisasi.

MASYARAKAT PERLU TAHU APA PKBM ITU ???

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1. Filosofi PKBM

Filosofi PKBM secara ringkas adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti bahwa PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community Based Institution)

Dari masyarakat sebagai filosofi, berarti pendirian PKBM haruslah selalu merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri yang datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupannya melalui suatu proses-proses transformasional dan pembelajaran. Inisiatif ini dapat saja dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM dan hal-hal lainnya tentang PKBM kepada beberapa anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas tersebut. Dalam hal pendirian suatu PKBM peran pemerintah ataupun pihak lain diluar komunitas tersebut hanyalah berupa proses sosialisasi, motivasi, stimulasi dan pelatihan untuk memperkenalkan PKBM secara utuh dan membuka perspektif serta wawasan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membentuk PKBM serta dalam pengembangan selanjutnya. Proses sosialisasi ini hendaknya tidak mengambil alih inisiatif pendirian yang harus murni datang dari kesadaran, kemauan dan komitmen anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini sangat penting demi menjaga perkembangan PKBM itu secara sehat yang dikemudian hari akan sangat menentukan kemandirian dan keberlanjutan PKBM tersebut.

Oleh masyarakat sebagai filosofi, berarti penyelenggaraan dan pengembangan serta keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat itu sendiri. Ini juga bermakna adanya semangat kemandirian dan kegotongroyongan dalam penyelenggaraan PKBM. Dengan kata lain, penyelenggaraan PKBM tidak harus menunggu kelengkapan ataupun kecanggihan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu masyarakat dan tidak harus menunggu ada atau tidaknya ijin legal dari pemerintah setempat. PKBM dapat saja berlangsung dalam kesederhanaan apapun yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Penyelenggaraan PKBM harus didasarkan dan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Untuk Masyarakat, berarti bahwa keberadaan PKBM haruslah sepenuhnya demi kemajuan kehidupan masyarakat dimana PKBM tersebut berada. Itu berarti juga bahwa pemilihan program-program yang diselenggarakan di PKBM harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini tentunya juga tidak berarti menutup kemungkinan anggota masyarakat diluar masyarakat tersebut untuk dapat turut serta mengikuti berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. Kemungkinan tersebut dapat saja diwujudkan sepanjang tidak menghambat pemberian manfaat bagi masyarakatnya. Prioritas dan fokus pemberdayaan tentunya haruslah tetap tertuju kepada masyarakat sasaran PKBM itu sendiri. Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subyek dan obyek dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.

2. Tujuan PKBM

Pada dasarnya tujuan keberadaan PKBM di suatu komunitas adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup komunitas tersebut dalam arti luas. Pemahaman tentang mutu hidup suatu komunitas sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh komunitas tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh suatu komunitas akan berbeda dari suatu komunitas ke komunitas yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan setiap PKBM tentunya menjadi unik untuk setiap PKBM.

Mutu kehidupan akan mencakup dimensi yang sangat luas seluas dimensi kehidupan itu sendiri. Mulai dari dimensi spiritual, sosial, ekonomi, kesehatan, mentalitas dan kepribadian, seni dan budaya dan sebagainya. Ada komunitas yang hanya menonjolkan satu atau dua dimensi saja. Sementara dimensi lainnya kurang diperhatikan, tetapi ada juga komunitas yang mencoba memandang penting semua dimensi. Ada komunitas yang menganggap suatu dimensi tertentu merupakan yang utama sementara komunitas lainnya bahkan kurang memperhatikan dimensi tersebut.

Untuk memperoleh suatu konsep mutu kehidupan yang secara umum dapat diterima oleh berbagai komunitas yang beragam, dikembangkanlah beberapa konsep seperti Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia). Indeks ini menggambarkan tingkatan mutu kehidupan suatu komunitas. Dengan menggunakan indeks ini, kita dapat membandingkan tinggi rendahnya mutu kehidupan suatu komunitas relatif dengan komunitas yang lain. Dengan menggunakan indeks ini juga kita dapat memonitor kemajuan upaya peningkatan mutu kehidupan suatu komunitas tertentu secara kuantitatif. Suatu PKBM dapat saja memanfaatkan indeks tersebut sebagai wahana dalam merumuskan tujuannya.

  

3. Bidang Kegiatan PKBM

 

Selaras dengan tujuan PKBM yaitu terwujudnya peningkatan mutu hidup komunitas, dimana dimensi mutu kehidupan itu sangatlah luas, maka bidang kegiatan yang dicakup oleh suatu PKBM pun sangatlah luas mencakup semua dimensi kehidupan itu sendiri. Khusus untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, berdasarkan pengalaman PKBM, seluruh kegiatan PKBM dapat dikelompokkan dalam tiga bidang kegiatan, yaitu bidang kegiatan pembelajaran (learning activities), bidang kegiatan usaha ekonomi produktif (business activities) dan bidang kegiatan pengembangan masyarakat (community development activities).

Bidang kegiatan pembelajaran adalah semua kegiatan yang merupakan proses pembelajaran bagi anggota komunitas dan berupaya melakukan transformasi kemampuan/kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual, watak dan kepribadian meliputi aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik Pembelajaran juga mencakup seluruh kalangan baik dari usia dini sampai lanjut usia, pria dan wanita, dan semua orang tanpa terkecuali.  Yang termasuk dalam bidang kegiatan ini antara lain : (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, (2) Program Pendidikan Kesetaraan SD (Paket A), SMP (Paket B), SMA (Paket C), (3) Program pendidikan Mental dan Spiritual, (4) Program Pendidikan Keterampilan, (5) Program Pendidikan Vokasional, (6) Program Pendidikan Kewargnegaraan, (7) Program Pendidikan Kerumahtanggaan, (8) Program Pendidikan Kewiraushaan, (9) Program Pendidikan Seni dan Budaya, (10) Program Pendidikan Hobi dan Minat, (11) Pendidikan Keaksaraan Fungsional.

Bidang kegiatan usaha ekonomi produktif mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas/pemberdayaan ekonomi anggota komunitas. Didalamnya mencakup semua program antara lain unit usaha PKBM, Kelompok Belajar Usaha masyarakat, pengembangan usaha warga masyarakat, kerjasama dan jaringan usaha masyarakat, upaya-upaya peningkatan produktivitas masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru dan sebagainya. Didalamnya juga meliputi seluruh aspek usaha mulai dari pembangunan usaha baru, perluasan pemasaran, pengembangan permodalan, peningkatan mutu, peningkatan kemampuan manajemen usaha, peningkatan kemampuan inovasi dan perancangan produk dan sebagainya.

Bidang pengembangan komunitas mencakup berbagai kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas komunitas tersebut sebagai suatu kelompok/komunal. Didalamnya tercakup berbagai jenis kegiatan seperti penguatan sarana/prasarana/infrastruktur fisik, pembangunan dan pengembangan sistem yang digunakan dalam komunitas, Penguatan kohesivitas diantara masyarakat, perbaikan dan pengembangan lingkungan, penyuluhan hukum, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain.

4. Komponen PKBM

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, Komponen PKBM terdiri dari

a. Komunitas binaan

Setiap PKBM memiliki komunitas yang menjadi tujuan atau sasaran pengembangannya. Komunitas ini dapat dibatasi oleh wilayah geografis tertentu ataupun komunitas dengan permasalahan dan kondisi sosial ekonomi tertentu. Misalnya komunitas warga suatu kelurahan tertentu, komunitas anak-anak jalanan di sekitar Bandung Selatan, dan lain-lain.

b. Warga belajar

Warga belajar adalah sebagaian dari komunitas binaan atau dari komunitas tetangga yang dengan suatu kesadaran yang tinggi mengikuti satu atau lebih program pembelajaran yang ada.

c. Pendidik/Tutor/instruktur/narasumber teknis

Pendidik/tutor/instruktur/nara sumbaer teknis adalah sebagian dari warga komunitas tersebut ataupun dari luar yang bertangungjawab langsung atas preoses-proses pembelajaran yang ada.

d. Penyelenggara dan pengelola  PKBM

Penyelenggara dan pengelola PKBM adalah satu atau beberapa warga masyarakat setempat yang bertanggungjawab atas kelancaran dan pengembangan PKBM serta bertanggungjawan untuk memlihara dan mengembangnkannya

e. Mitra PKBM

Adalah pihak-pihak yang dengan suatu kesadaran dan kerelaan telah turut berpartisipasi dan berkontribusi bagi kelancaran dan pengembangan suatu PKBM. Setiap satuan pendidikan nonformal menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

5. Parameter PKBM

Menurut Departemen Pendidikan NasionalParamater PKBM terdiri dari

a. Partisipasi masyarakat ( Community participation )

Salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM adalah kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan dan permasalahan PKBM tersebut. Semakin tinggi jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu PKBM maka semakin tinggi pula dianggap keberhasilan dan kemajuan PKBM tersebut. Demikian juga semakin tinggi mutu keterlibatan masyarakat setempat dalam suatu PKBM menggambarkan  semakin tinggi kemajuan suatu PKBM. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM, akan terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada. Baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dalam dukungan  dalam penyediaan sarana dan prasarana, dana, tenaga personalia, ide dan gagasan, dan sebagainya.

b. Manfaat bagi masyarakat ( Impact )

Parameter berikutnya untuk mengukur tingkat kemajuan suatu PKBM adalah manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan manfaat (impact) adalah seberapa besar PKBM tersebut telah memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas tersebut. Sumbangan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan keterampilan, perbaikan   perilaku, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja,  penciptaan keharmonisan, dan lain-lain.

c. Mutu dan relevansi program

Mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan parameter berikutnya bagi kemajuan suatu PKBM. Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perla memperhatikan input, proses dan output dalam pelaksanaan program. Untuk mengukur mutu dan relevansi program-program pembelajaran yang diselenggarakan telah banyak dikembangkan model-model pengukurannya.

d. Kemandirian dan Keberlanjutan lembaga (Sustainability)

Yang dimaksud kemandirian disini adalah kemampuan PKBM untuk tetap berjalan denga baik melaksanakan berbagai programnya tanpa harus bergantung kepada berbagai pihak lain di luar dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan keberlanjutan lembaga disini adalah kemampuan  PKBM untuk tetap bertahan terus menerus melaksanakan seluruh Programnya. Untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan lembaga perlu dikembangkan system pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan lembaga dalam melakukan inovasi inovasi program, membangun system manajemen yang baik, melakukan pelatihan dan pengembangan personalia yang baik dan melakukan kaderisasi kepemimpinan. Inovasi program.

6. Karakter PKBM

Karakter merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari PKBM. Karakter PKBM menunjukkan nilai-nilai yang harus selalu menjiwai seluruh kegiatan PKBM. Untuk membangun PKBM yang baik maka harus juga dibentuk dan diperkuat terus karakter PKBM. Tanpa memiliki karakter, PKBM akan sulit bertahan dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional tujuh karakter yang harus dimiliki dan dikembangkan dalam suatu PKBM antara lain: (1) Keperdulian terhadap yang lebih berkekurangan, (2) Kemandirian dalam penyelenggaraan, (3) Kebersamaan dalam kemajuan, (4) Kebermaknaan setiap program dan kegiatan, (5) Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi, (7) Fleksibilitas program dan penyelenggaraan, (8) Pembaharuan diri yang terus menerus (continuous  improvement).

KETENTUAN DALAM BERWAKAF

I.Pengertian Wakaf 

Jika dilihat dari sisi bahasa,wakaf berasal dari katawaqf  yang berarti Radiah(  terkembalikan  ) al-tahbis (  tertahan  ) al-tasbil(  tertawan  ) al-man’u ( mencegah ).

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut bahasa adalah “menahan harta”tidak dipakai oleh seseorang, tidak pula diizinkan untuk dikuasai

Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan para ulama tentang definisi wakaf,diantaranya:

Ø  Hanafiah

mendefinisikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif danmenyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajkan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta masih tetaptertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Berarti wakif masih menjadi pemilik hartayang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukantermasuk aset hartanya.

Ø  Syafiiyah

mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang bisa memberi manfaat sertakekal bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Mazhab ini mensyaratkan hartayang diwakafkan harus harta yang kekal bendanya, yang berarti harta yang tidak mudahrusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya terus-menerus.

Ø  Malikiyah

, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad dalam jangka waktu tertentu sesuaidengan keinginan wakif.

Ø  Hanabilah

, wakaf adalah menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yangdihasilkanDidalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang hukum perwakafan pasal 215,Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yangmemisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanyaguna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Didalam UU No. 41 tahun 2004 BAB 1 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertenru sesuia dengan kepentingannyaguna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

.           Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi ataupunmenghilangkan kekekalan dari zat tersebut.

Dasar Hukum Wakaf 

A.Al-qur’an

➢Surat Ali Imran ayat 92

 “ kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum kamumenafkahkan harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allahmaha mengetahuinya”

.

➢Al-baqarah 261

 “ perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yangmenafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benihyang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allahmelipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang di kehendaki dan Allahmaha kuasa ( karunia-nya) lagi maha mengetahui.”

Al-hadist

Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam jamaah kecualiBukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairata RA

  “apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahalaperbuatannya,kecuali tiga perkara: shadaqoh jariah (wakaf), ilmu yangdimanfaatkan baik dengan cara mengajar ataupun dengan karangan, anaksholeh yang mendoakan orang tuanya”

A.Hukum Positif di indonesia

PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafanUU republik Indonesia Nmor 41 Tahun 2004 tentang wakaf KHI buku III tentang hukum perwakafanPP no 42 tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf Fatwa mui tanggal 28 safar 1423 h / 11 mei 2002 tentang wakaf yang berisi membolehkanwakaf uang tunai.Peraturan menteri agama Republik Indonesia tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang

1.      Rukun Wakaf 

Di dalam hukum islam, Unsur-unsur pembentuk yang juga disebut rukun wakaf terdiri dariempat hal pokok, yaitu :

2.      Wakif 

Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya, wakif harus memenuhisyarat-syarat, yaitu:

Ø  Pemilik sah dari harta yang diwaakafkan

Ø  Mempunyai kecukupan tabarru yaitu kecukupan melepaskan hak milik kepada oranglain. Yang menjadi ukuran seseorang yang dapat melakukan

Tabarru ialah telahmempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang telah di temukan kepadanyadengan baik.

Ø  Wakif tidak boleh mempunyai hutang sedikitpun, ia hanya boleh mewakafkan sepertigahartanya, sedangkan dua pertiga lainnya tergantung kepada persetujuan ahli waris.

Ø  Jika wakif berhutang sedangkan hartanya cukup untuk membayar hutangnya, makawakif boleh berwakaf, tetapi ia harus terlebih dahulu melunasi hutangnya.

3.      Mauquf 

Barang atau benda yang diwakafkan (mauquf) harus mencukupi beberapa syaratyaitu:

Ø  Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, tidak habis sekali pakai, dan pemanfaatan benda tersebut haruslah untuk hal-hal yang berguna serta halaldan sah menurut hukum.

Ø  Harus jelas wujudnya, karakteristik, klasifikasi dan batas-batasnya (jika berbentuk tanah).

Ø  Harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.

Ø  Harta yang diwakafkan dapat berupa benda yang bersifat tetap dan dapat juga bendayang bergerak seperti saham, surat berharga dan lain-lain.

4.      Mauquf ‘alaih

Yaitu sasaran atau siapa yang dituju untuk mendapatkan manfaat dari harta yangdiwakafkan, dalam hal ini

mauquf ‘alaih

harus jelas dan pasti, misalnya:

Ø  Untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit.

Ø  Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan membangun panti asuhan

Ø  Tujuan wakaf tidak bleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Minimal tujuantersebut adalah untuk hal-hal yang mubah seperti wakaf tanah untuk area pekuburan, pasar, lapangan olahraga dan lain-lain.

5.      Shigat waqf 

Shighat atau pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan benda wakaf.Pernyataan ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, dengan dilaksanakannya 

 pernyataan itu maka hilanglah hak wakif atas harta yang diwakafkannya. Bendayang diwakakan kembali menjadi hak milik mutlaq Allah yang boleh diambilmanfaatnya.

di dalam pasal 7, UU No.41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsur (rukun )wakaf berikut:

a.       Wakif; 

b.       Nazhir;

c.        Harta Benda Wakaf;

d.       Ikrar Wakaf;

e.       peruntukan harta benda wakaf;

f.        jangka waktu wakaf.

6.wakaf 

Menurut UU No. 41 tahun 2004 pasal 7-8, Wakif adalah pemilik harta yangmewakafkan hartanya, wakif meliputi:

Ø  Perseorangan

Wakif perseorangan sebagaiman disebutkan dalam pasal 7 harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

·         Dewasa 

·         berakal sehat

·         tidak terhalang melakukan perbuatan hokum

·         Pemilik sah harta benda wakaf.

Ø  Organisasi

Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hanya dapat melakukanwakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta bendawakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Ø  Badan hokum

Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hanya dapatmelakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan.  

harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badanhukum yang bersangkutan.

7.Nazhir

Menurut UU No.41 tahun 2004 pasal 9-10, nazhir terdiri dari:

Ø  Perseorangan

Persyaratan yang harus dipenuhi nazhir perseorangan adalah sebagai berikut:

·         Warga negara Indonesia

·         Beragama Islam

·         Dewasa

·         Amanah

·         Mampu secara jasmani dan rohani

·         Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Ø  Organisasi

Persyaratan yang harus dipenuhi nazhir organisasi adalah sebagai berikut:

·         Pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir  perseorangan.

·         Organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan,kemasyarakatan, dan keagamaan islam.

Ø  Badan hokum

Persyaratan yang harus dipenuhi nazhir badan hukum adalah sebagai berikut:

·         Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratannazhir perseorangan

·         Badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan,kemasyarakatan, dan keagamaan islam.

a)Harta benda wakaf 

Pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 15-16, disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, bendawakaf terdiri dari:

Ø  Benda tidak bergerak, meliputi:

·         Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

·           Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah seperti tersebutdiatas

·         Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah

·         Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan perundang-undanganyang berlaku

·         Benda yang tidak bergerak yang lain sesuia dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ø  Benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi:

·         Uang

·         Logam mulia

·         Surat berharga

·         Kendaraan

·         Hak atas kekayaan intelektual

·         Hak sewa

·         Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentua syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a)Ikrar wakaf 

dalam pasal 17 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan olehdua orang saksi.Pada pasal 17 ayat 2 UU No. 41 tahun 2004 bahwa ikrar wakaf dinyatakan secaralisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam ikrar wakaf oleh PPAIW.Pada pasal 19 UU wakaf No. 41 tahun 2004 bahwa dalam hal wakif tidak dapatmenyatakan ikrar secara lisan wakif dapat menunjukkan kuasanya dengan suratkuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.Menurut pasal 20 UU No.41/2004 , saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan, yaitu:

Ø  Dewasa

Ø  Beragama islam

Ø  Berakal sehat

Ø  Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum

a)Peruntukan harta benda wakaf 

Sebagaimana yang diesbutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 22, dalam rangkamencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

Ø  Sarana dan kegiatan ibadah

Ø  Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

Ø  Bantuan kepada pakir miskin, anak terlantar, yatim piatu

Ø  Kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat

Ø  Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

a)Jangka waktu wakaf 

Di dalam pembahasan fiqh terjadi perbedaan pendapat diantara ulama’ dalammasalah jangka waktu wakaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa di dalamhukum islam tidak ditentukan jangka waktu wakaf, pendapat ini dikemmukakanoleh ulama-ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan hanabilah. artinya jangka waktu tidak terbatas dan bersifat abadi untuk selama-lamanya, hal ini dikarenakan bila harta benda yang diwakafkan memiliki jangka waktu yang ditetapkan, maka hal ini tidak dapat dikategorikan wakaf.Pendapat yang kedua mengatakan bahwa didalam wakaf dibolehkan adanya jangkawaktu, artinya wakif boleh memberikan jangka waktu berlangsungnya wakaf sesuaidengan keinginanya, pendapat ini dikemukanan para ulama malikiyah

I.Syarat Wakaf 

Adapun syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1.      Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab wakaf berlaku selamanya tidak untuk waktu tertentu, maka jika ada aktifitas wakaf yang berjangka waktu makawakaf itu batal.

2.      Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk sekolahan,makam atau masjid.

3.      Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan

4.      Wakaf adalah perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiar yaitumembatalkan atau melaksanakan wakaf yang telah dinyatakan, karena pernyataanwakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

I.Macam-macam Wakaf 

ada dua macam wakaf yang terkenal dikalangan kaum muslimin, yaitu:

1.      Wakaf ahli

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atauterbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorangmewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan. Wakaf semacam ini dipandang sahdan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2.      Wakaf khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amatdigembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terusmengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambilmanfaatnya.

Benda-benda Wakaf 

Dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 15, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabiladimiliki dan dikuasai oelh wakif secara sah.

Jadi harta benda yang bole di wkafkan haruslah menjadi kekuasaan penuh wakif baik secara syariah atau hukum positif yang berlaku diindonesia.Wakaf tidak terbatas hanya pada tanah milik (benda tak bergerak) melainkan mencakup benda bergerak dengan syarat memiliki daya tahan lama dan bernilai, supaya harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, yaitu:

a)Benda tidak bergerak

Ø  Tanah

Ø  Bangunan

Ø  Tanaman

Ø  Rumah

Ø  Benda tidak bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah

a)Benda bergerak

Ø  Uang

Ø  Logam mulia

Ø  Surat berharga

Ø  Kendaraan

Ø  Kekayaan intelektual

Ø  Hak sewa

Ø  Benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah

Penyalahgunaan Benda Wakaf 

Apabila terjadi sengketa pada masalah wakaf, Pada pasal 62 UU No.41 tahun 2004 di jelaskan bahwa:

1)      .Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapaimufakat.

2)      .Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak berhasil,sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan

Jika terjadi penyalah gunaan benda wakaf atau tindakan-tindakan pidana lainnya, maka pelaku penyalahgunaan akan dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif sepertiyang disebutkan dalam pasal 67 UU No.41 tahun 2004. Ketentuan pidana:

1.        Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan,menjual,mewariskan,mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atautanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).

2.        Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

3.        Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atashasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yangditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan administratif:

1.        Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIWsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32

2.        .Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.    peringatan tertulis 

b.    penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagilembaga keuangan syariahc)penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

1.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Peralihan Tanah Wakaf 

Tujuan dan maksud dari suatu akad wakaf pada dasarnya bersifat abadi, tidak bolehdiperuntukan untuk tujuan selain tujuan yang diinginkan oleh wakif terhadap harta bendawakaf yang ia wakafkan. Tetapi pada praktek di lapangan sering timbul permasalahan dalam pengelolaan harta benda wakaf, khususnya dalam hal ketidak sesuaiannya peruntukan harta benda wakaf dengan kebutuhan di masyarakat umum.

Perubahan peruntukan tanah wakaf menurut KHI buku III tentang hukumperwakafan

Paha kompilasi hukum islam buku III tentang hukum perwakafan, dlam pasal 225 dijelaskantentang perubahan benda wakaf yaitu:

1.      Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf 

2.      .Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadaphal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari KepalaKantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatandan Camat setempat dengan alasan:

a.       karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;

b.      karena kepentingan umum.

Peralihan tanah wakaf menurut UU NO.41 tahun 2004 tentang wakaf 

Didalam UU No 41 tahun 2004 disinggung masalah perubahan status benda wakaf seperti pada pasal 40, sebagai berikut:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a.       dijadikan jaminan;

b.       disita;

c.        dihibahkan;

d.       Dijual

e.       diwariskan;

f.        ditukar; atau

g.       dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Kemudian pada pasal 41 dijelaskan bagaimana mekanisme perubahan status benda wakaf,sebagai berikut

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabilaharta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umumsesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.2.Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukansetelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.3.Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yangmanfaatdan nilai tukar sekurang. kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Peralihan tanah wakaf menurut Fiqh

Jika merujuk pada pandangan fiqh tentang perubahan peruntukan tanah wakaf, maka kitaakan menemukan pendapat beberapa ulama, yaitu:MalikiUlama madzhab Maliki membedakan jenis harta wakaf dalam kaitanyya dengan penjualanharta wakaf tersebut, yaitu:

Ø  Apabila harta wakaf berwujud masjid maka tidak boleh dijual

Ø  Apabila harta wakaf tersebut berwujud benda yang tidak bergerak, maka tidak bolehdijual sekalipun telah hancur atau musnah dan tidak boleh diganti dengan jenis yangsama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum.

Ø  Dalam bentuk benda bergerak atau hewan peliharaan, apabila manfaatnya tidak adalagi, maka boleh dijual an hasil dari penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis.

Hambali

Dalam hal perubahan peruntukan benda wakaf madzhab hambali menguraikan beberapaketentuan sebagai berikut:

Ø  Apabila harta benda wakaf telah hilang, seperti rumah telah hancur dan perkebunantelah menjadi hutan atau masjid tidak dipergunakan lagi oleh penduduk setempatsedangkan biaya untuk memperbaiki masjid, rumah atau perkebunan tersebut itu tidak ada, maka harta wakaf itu boleh dijual.

Ø  apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan walaupun sedikit,maka harta tidak boleh dijual, tetapi dalam keadan darurat diperbolehkan demimemelihara tujuan wakaf itu sendiri.

Ø  Apabila harta wakaf berupa hewan tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi laludijual dan hasil penjualanyya tidak mencukupi untuk membeli hewan sejenis, maka boleh dibelikan benda yang sesuai dengan uang yang ada sehingga masih bisadimanfaatkan penerima wakaf.

Ø  Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak bolehmenjual pekarangan mesjid kecuali apabila masjid dan pekarangannya tidak  bermanfaat lagi.

Syafii

Ulama syafiiyah berpendapat tentang peralihan peruntukan harta wakaf sebagai berikt:

Ø  Apabila harta wakaf itu berupa masjid, maka tidak boleh dijual dan dikembalikankepada wakif atau siapapun walau masjid telah rusak, dan tidak digunakan lagi untuk sholat. hal ini dikarenakan harta itu tetap sebagai harta Allah. Akan tetapi pemerintahdibolehkan membangun masjid lain atau dialihkan ketempat lain, jika hal itu yangterbaik.

Ø  Apabila masjid itu rusak, dan dikhawatirkan akan runtuh, maka pihak pemerintahharus memperbaikinya. Apabila harta wakaf berupa hewan atau buah-buahan dandiduga keras pemanfaatannya akan hilang, maka boleh dijual dan hasilnya diberikankepada kerabat wakif yang miskin, fakir miskin lainnya atau untuk kemaslahatanumat islam setempat.

Tata Cara Wakaf 

Pada Kompilasi Hukum Islam buku III pasal 223 dipapakan secara jelas bagaimana tata cara perwakafan yaitu:

1.      .Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan PejabatPembuatnyaAkta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf

2.      Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

3.      Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jikadihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

4.      Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkandiharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6),surat-surat sebagai berikut:

a.tanda bukti pemilikan harta benda

b.jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harusdisertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camatsetempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud

c.surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak  bergerak yang bersangkutan.

Prosedur Pendaftaran dan Pengumuman Benda Wakaf 

Di dalam UU No.41 tahun 2004 pasal 32-38 dijelaskan bagaimana prosedur pendaftarandan pengumumna harta benda wakaf sebagai berikut:

(Pasal 32 ) PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansiyang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.(pasal 33) Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,PPAIW menyerahkan:

a.  Salinan akta ikrar wakaf 

b.  Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya

(Pasal 34) Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf

.(pasal 35) Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

(Pasal 36) Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan BadanWakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itusesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

(pasal 37) Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

(pasal 38) Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar

Tata Cara Wakaf Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 tahun 1977 pasal 9 tentang perwakafan tanah milik, dapat kita ketahui tata cara perwakapan tanah, yaitu:

1.Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

2.Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

3. lsi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama

4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jikadihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi

5.Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yangmewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabattersebut dalam ayat (2) surat- surat berikut:

a.    sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; 

b.      surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatansetempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkutsesuatu sengketa

c.       surat keterangan Pendaftaran tanah;

d.      izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala SubDirektorat Agraria Setempat.

Tata Cara Wakaf Uang

            Berdasarkan petunjuk yang diberikan Badan Wakaf Indonesia tentang tata cara wakaf tunaisebagaimana tercantum di situs resmi BWI, “www.bwi.or.id” sebagai berikut:

1.      wakif datang ke LKS-PWU 22 di daerah setempat.

2.      mengisi Akta Ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotocopi kartu identitas diri yang berlaku

3.      wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI 23

4.      wakif mengucapan shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan:

·         2 orang saksi

·         1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW)

1.      LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

2.      LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke wakif.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa wakaf adalah menahan suatu bendayang kekal zatnya, dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi ataupun menghilangkankekekalan dari zat tersebut.Selain didasarkan hukum-hukum syariah, wakaf juga diatur dalam UU No. 41 tahu 2004dan PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan